BPS Kabupaten Katingan Siapkan Petugas Handal untuk SAKERNAS 2025

Katingan, 13-23 Januari 2025 – Dalam rangka meningkatkan kualitas data ketenagakerjaan di Indonesia, BPS Kabupaten Katingan mengadakan Pelatihan Petugas Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Februari 2025. Pelatihan ini diharapkan dapat mempersiapkan para petugas dalam melaksanakan tugas pengumpulan data yang akurat dan relevan.

Pelatihan diikuti oleh 10 peserta yang terdiri dari 7 Petugas Pendataan Lapangan (PPL) dan 3 Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML). Kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa tahap, dimulai dengan Pembelajaran Mandiri melalui Massive Open Online Course (MOOC) selama 3 hari, dari tanggal 13 hingga 15 Januari 2025. Selanjutnya, pembelajaran jarak jauh (online) melalui aplikasi ZOOM berlangsung selama 3 hari dari tanggal 16 hingga 18 Januari 2025, dan diakhiri dengan pembelajaran tatap muka (offline) selama 2 hari pada tanggal 22 dan 23 Januari 2025. Pelatihan tatap muka dilaksanakan di Ruang Aula BPS Kabupaten Katingan, di mana acara pelatihan dibuka secara langsung oleh Kepala BPS Kabupaten Katingan, Khalid Zuhri.

Dalam sambutannya, Khalid Zuhri mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua petugas. Beliau menekankan pentingnya semangat dalam mengumpulkan data yang akurat, yang merupakan fondasi untuk mendukung pembangunan dan kebijakan yang lebih baik. Khalid juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan SAKERNAS Februari 2025 agar sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Monitoring kualitas menjadi perhatian utama bagi BPS, termasuk pemahaman petugas terhadap konsep, definisi, dan SOP pelaksanaan di lapangan. Kontrol dan monitoring secara berkala akan dilakukan selama tahap pemutakhiran dan pencacahan untuk memastikan tidak ada bangunan atau keluarga yang terlewat, guna menghindari undercoverage.

Dengan pelatihan ini, diharapkan petugas SAKERNAS dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik, sehingga data yang dihasilkan dapat digunakan untuk perencanaan dan evaluasi program pembangunan nasional, serta berbagai kepentingan lainnya oleh UN Agency, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perusahaan, akademisi, dan pengguna data lainnya.